KOMUDITI KAKAO TINGGAL KENANGAN

Visi Pembangunan Pemerintah Kota Palu Yang Terabaikan

Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu, yang akan menjadikan Kota Palu sebagai Kota Pusat Perdagangan Kakao, yang akan dicapai secara sempurna pada tahun 2025 mendatang, hal itu berdasarkan rencana program jangka panjang (RPJP) Pemerintahan Kota Palu. Visi Pemerintah Kota Palu tersebut, terkesan terabaikan, sebab sejak diresmikannya  Kota Palu sebagai pusat substation penelitian dan pengembangan kakao, pada tahun 2011 kemarin, oleh Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Republik Indonesia, yang diwakili Sekretaris Jenderal Perkebunan, Mukti Sarjono, sampai saat ini belum ada gerakan Pemerintah Kota Palu, untuk melakukan pegembangan gedung yang telah diresmikan tersebut, paling tidak melakukan upaya sosialisasi ketingkat kalangan bawah.

Dalam sambutannya Mukti Sarjono mengatakan, dipilihnya Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah central kakao di indonesia, merupakan apresiasi positif dari pihak kementerian, sebab itu salah satu program kementerian untuk berupaya, meningkatkan kualitas kakao yang akan dihasilkan. Karena Sulawesi Tengah adalah salah satu daerah penghasil kakao terbesar se Indonesia, namun selama ini perhatian pengembangan kakao tersebut, masih kurang meyentuh daerah-daerah penghasil kakao itu sendiri. Sehingga kebijakan dalam program tersebut, terpilihnya Kota Palu sebagai Ibu Kota propinsi Sulawesi Tengah, adalah salah satu jawaban pemerintah pusat, atas keiginan Pemerintah Kota Palu, yang akan menjadikan Kota Palu sebagai Pusat Perdagangan Kakao.

Sementara pada tahun 2010, devisa negara Indonesia sebanyak US.$. 1,6 miliar atau sebanyak Rp.15 triliun, dari komuditas kakao, sehingga kakao menjadi komuditas unggulan negara saat ini, untuk itu pemerintah berupaya medorong agrebisnis dan agro industri, pengembangan wilayah. Saat ini luas area kakao indonesia mecapai 1,6 juta hektar, dan hasil produksinya sebanyak 844 ribu ton. Yang melibatkan rakyat petni kakao sebanyak 1,5 juta KK. Dengan demikain pencapaian itu, memposisikan Indonesia sebagai Negara pemasok nomor dua kakao setelah Negara Afrika, Pengembangan Kakao adalah upaya untuk menjadikan Indonesia nomor satu di dunia.

Sedangkan posisi Sulawesi Tengah, dengan hasil produksi kakao, diakhir bulan oktober pada tahun 2011 kemarin, total ekspor 126 ribu ton. Untuk Negara dengan jumlah ekspornya kurang lebih sebesar 600 ribu ton, Sulteng adalah pemasuk terbesar bagi Indonesia. Jumlah tersebut adalah yang terkecil jika dibandingkan dengan hasil kakao Sulteng yang selama ini, banyak yang dijual langsung ke negara tetanga seperti Malaysia, Singapur, dan China, yang dilakukan oleh para pengusaha lokal.  

Fenomena itu tidak bisa dimunafikan, karena terkadang permainan harga kakao di negara Indonesia sendiri, sering mengalami anjlok (naik turun) yang tidak memberikan kepastian harga, disinilah peran pemerintah harus benar-benar dapat mengawal harga kakao tersebut. Agar tdak menjadikan petani kakao, semakin kendor semangatnya dalam membudidayakan tanaman kakao tersebut, sebab selama ini di Sulteng, petani kakao tengah mengalami kerugian yang cukup tinggi, karena tanaman mereka terserang hama tanaman, seperti pengerek batang, yang mengakibatkan matinya tanaman, hama buah yang menyebabkan buah jadi mati (menghitam). Permainan para pengusaha kakao lokal, yang juga menjadikan petani kakao sebagai, sasaran untuk mengambil keuntungan, tanpa memikirkan nasib petani kakao, dengan harga dalam negeri yang anjlok, dan menjualnya melalui negara tetangga dengan harga dua hingga tiga kali lipat.

Alhamdulillah.....!!! Pemerintah Pusat sudah mulai sadar, ketika melihat perkembangan kakao yang sudah semakin berkurang, dan kualitasnyapun sudah semakin merosot, yang dikarenakan kebijakan kurang tepat sasaran atas dijadikannya daerah Batam sebagai kawasan industri kakao, pada hal daerah tersebut sama sekali tidak memiliki lahan kakao sedikitpun. Kebijakan itu atas dasar rekomendasi LP3i, yang hanya berdasarkan atas keinginan kepentigan individual, bukan atas dasar patut dan tidaknya, wajar dan tidaknya pembangunan industri tersebut.  

Saat ini, kakao indonesia sedang sakit, termasuk di daerah Sulteng, sehingga semua petani lagi menjerit, dan membutuhkan solusi atas penyakit kakao itu. Hingga saat ini pula, pusat substation penelitian dan pengembangan kakao yang dipusatkan di Kota Palu, belum beroperasi sedikitpun dan belum melakukan apapun, sehingga solusi atas penyakit kakao itu, belum terjawab. Sedangkan fakultas pertanian di Universitas yang ada, telah meluluskan ratusan bahkan ribuan sarjana pertanian, dengan mengambil penelitian S1, S2 bahakan S3, meneliti penyakin hama kakao.

“Indonesia Mubazir Sarjana Tak Bersekolah”

GERAKAN EKTRAPARLEMENTER “Is dead”

Gerakan ekstraparlementer yang resah dengan jeritan kaum tertindas, teraniaya yang tidak merasakan keadilan hukum ataupun kebijakan pemerintah, mulai surut bahkan bisa dianggap telah mati tanpa nisannya, sebab kompleksitas persoalan yang terjadi hari ini dirasakan oleh masyarakat kecil. Telah mewarnai wajah media, baik media elektronik maupun media cetak yang ada, dengan berbagai persoalan yang telah menimpa kamu papa yang tertindas, namun yang disayangkan isu yang beredas tersebut, tidak mendapatkan tanggapan gerakan sejumlah aktifis yang terhimpun dalam kelembagaannya.

Hal itu disampaikan Ketua Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD), Ridwan Lapasere, saat memberikan pandangan hasil dari pendapat dan tanggapan, dalam kegiatan dialog yang bertajuk “Masih Efektifkah Gerakan Ekstraparlemen” yang dilaksanakan di gedung madamba pura, RRI Palu, kamis (29/12). Kegiatan yang disiarkan langsung melalui Radio Republik Indonesia Palu, menghadirkan narasumber dari pihak eksekutif yang dihadiri oleh Ridwan Yalidjama, Cristian Tindjabate dan Agus Faisal dan di arahkan oleh moderator Rifai.

Menurut Ridwan Lapasere, tujuan gerakan ekstraparlemen merupakan salah satu upaya untuk menyuarakan keadilan yang bermula dari kekuatan kelompok di sebuah lembaga, kekuatan tersebut bukan karena kepentingan sesaat ataupun kelompok serta individual, akan tetapi merupakan suara kekuatan moral atas kemorosotan moral para pengambil kebijakan tersebut (Pemerintah dan Eksekutif).

Disisi lain, peran eksekutif yang diharapkan dapat mengontrol kebjakan itu, dianggap tidak bisa diandalkan, karena mereka pun banyak yang tidak memiliki komitmen dengan perjuangan ketidak adilan yang menimpah masyarakat ini, ucap pemilik nama sapaan Iwan ini.“Tidak semua juga para eksekutif demikian, akan tetapi yang paling menonjol adalah, para eksekutif tersebut, bersembunyi ketika ada gerakan-gerakan itu,” jelasnya.

Dia juga menambahkan, saat ini gerakan yang dilakukan oleh mereka yang biasa turun dijalanan dengan menyuarakan suara rakyat, akan tetapi itu tidak tuntas sampai penyelesaian masalah yang mereka angkat dan suarakan tersebut. Seharusnya gerakan itu dilakukan sampai dengan eksien pendampingannya melalui dialog dengan para pelaku pengambil kebijakan tersebut.“Kami harapkan gerakan ekstraparlemen terus dilakukan, sebab gerakan itu masih dibutuhkan oleh masyarakat,” jelas Iwan Lapasere yang juga Ketua Aliansi Jurnalis Independen ini.

Lebih lanjut dia menjelaskan, seharusnya dalam gerakan itu, tidak mesti harus anarkis dan membabibuta, masih banyak solusi yang bisa dilakukan, agar pesan dalam gerakan sampai pada titik puncak tujuannya, anarkismen dalam gerakan, dibutuhkan ketika mengalami kebuntuan solusi dalam tujuan gerakan tersebut.

(Sumber : Harian Umum Media Alkhairaat - yusuf)   

 

Pembangunan Grand Mall “Tidak Logis”

Ashar Yahya

PALU – Salah satu aktifis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Palu, Ashar Yahya, menyatakan, pembangunan grand mall yang ditandai dengan, peletakan batu pertama, pada jumat (6/7) pekan lalu, di Taman Ria, wilayah Kecamatan Palu Barat, “tidak logis”. Karena penilaiannya, belum layak pembangunan mall di Kota Palu, sebab keberadaan mall tatura, yang saat ini beroperasi belum dapat memberikan kontribusi apapun pada peningkatan APBD Kota Palu.

“Pemerintah kita ini, juga tidak jelas,” kata dia pada media ini, kemarin.

Dia juga menjelaskan, keberadaan mall tatura yang dibangun, dengan menggunakan dana hutang, melalui salah satu Bank di Kota Manado, beberapa tahun yang lalu, dengan jumlah hutang kurang lebih Rp50 miliyar, sampai saat ini belum selesai pengembaliannya. Yang menjadi jaminan dalam pengambalian, dana hutang tersebut menggunakan anggaran APBD Kota Palu, yang sudah diperkirakan akan selesai pada tahun 2015 mendatang.

Sehingga Pemerintah Kota Palu, pemilik saham di mall tatura tersebut, sebanyak 98 persen dan dibagi sisa saham lainnya, adalah pembesar di Kota Palu sendiri. Sementara mall tatura yang diperkirakan, dapat terisi full dengan para penyewa alias pedagang, ternyata tidak sesuai denga harapan, karena sampai saat ini pun, masih banyak kaplingan yang basih kosong dilantai III dan IV, sebutnya.

“Itu menandakan, bangunan mall tatura itu, masih dalam pembenahan terus,” kata dia lagi.

Menurut dia, kondisi Kota Palu dengan saya beli masyarakatnya masih dibawah rata-rata, jika Pemkot Palu sudah mengizinkan lagi pembangunan mall lain, dengan kapasitas yang lebih besar, maka akan mengurangi pendapatan bagi mall tatura. Kondisi itu nantinya, akan menjadikan mall tatura, sebagai pusat hiburan masyarakat semata, sebab karakter pembeli masyarakat Kota Palu, belum tinggi, karena tingkat kebutuhan masyarakat sendiri juga belum mendesak, seperti di Kota-kota besar lainnya.

Dia mencontohkan kondisi tersebut, dengan bangunan karaoke yang sudah menjamur di Kota Palu, sebelumnya tempat karaoke menjadi tempat istimewa bagi masyarakat untuk, refresing (hiburan) bersama keluarga. Namun dengan bertambahnya tempat karaoke lainnya, membuat tempat karaoke lainnya semakin sunyi, karena karakter masyarakat yang suka dengan suasana baru, dan mencoba serta sekaligus dijadikan tempat untuk bersantai.

“Saya tidak optimis, tapi kondisi ini perlu diperhatikan Pemkot Palu,” jelasnya.

Lanjutnya, pada tahun sebelumnya, saat dirinya masih berstatus anggota DPRD Kota Palu, Walikota Palu, Rusdi Mastura, pernah menyatakan sikap untuk tidak mengizinkan, pembangunan mall lain, sebelum dana hutang yang dipergunakan untuk pembangunan mall tatura tersebut, selesai dilunasi. Karena pada tahun sebelumnya, juga pernah ada investor yang datang meminta izin pembangunan mall, namun tidak diberikan izin oleh Pemkot Palu.

Kota Palu Menjemput Impian

Kota Palu adalah ibu kota Sulawesi Tengah, yang berbatasan dengan delapan propinsi lainnya yang ada di lingkarangkaran Sulawesi, bahkan yang paling menabjukan di Sulawesi tengah itu, juga berbatasan dengan Negara luar. Yakni Negara malaisya, tetapi anehnya, Sulawesi tengah memiliki ibu Kota yang tertinggal jauh dengan ibu kota daerah lainnya.

Ketertinggalan ibu Kota Palu dapat terlihat dalam data jumlah penduduk serta serapan anggaran pendapatan daerahnya yang sangat kecil, yang hanya berkisar Rp. 624 milyar, dengan pendapatan daerah seperti itu, tentunya tidak akan dapat mengantarkan Kota Palu pada level persaingan ekonomi nasional.

Walikota Palu, Rusdi Mastura, yang memiliki mimpi untuk menjadikan Kotanya sebagai City for all tentunya tidak akan terwujud dengan sendirinya, tanpa usaha diplomatic politik ke pemerintah pusat dan swasta sebagai pemegang kendali perekonomian di Indonesia. Palu dengan berbagai upaya untuk mengejar ketertinggalannya, mencoba untuk bangkit dari keterburukan.

Rusdi Mastura, telah mengagas program-program yang dikombinasikan dengan visi pemerintah pusat, akan tetapi perjuangan itu, hanya sampai pada tingkatan atas, akan tetapi usaha untuk membangun dan mewujudkan mimpi sang Walikota Palu. Tidak terjadi perubahan sama sekali, bahkan sejumlah satuan kerja pemerintah daeraj (SKPD) Kota Palu, serba apatis dan tidak mahu tahu dengan visi Walikota Palu tersebut.

Walikota palu, yang tampil dalam acara economic chang, salah satu acara di televise nasional (MetroTv), sangat bersemangat dalam menjelaskan dan memperkenalkan Kota dengan yang penuh dengan kekayaan alamnya serta potensi Kota Palu, jika perhatian pemerintah dan para investor untuk mengembangkan usahanya serta pengembangan pendapatan Negara.

Dalam acara economic chang yang disiarkan langsung oleh Metro TV, Rusdi Mastura yang disapa dengan Bung Cudi itu, mengangkat tiga komuditi unggulan yang dimiliki Sulawesi Tengah, yakni. Komuditi rota, komuditi coklat, dan komuditi rumput laut. Ketiga kmuditi itu hanya sebagian dari kekayaan yang dimiliki hutan Sulawesi Tengah, dan masih banyak lagi potensi komuditi yang dapat dikembangkan.

Ketiga komuditi tersebut, hanya ada dua komuditi pada hari ini, sebagai penyumbang dan penentu pendapatan Negara ini, yaitu. Komuditi rotan dan komuditi coklat, sementara hasil rumput laut masuk pada urutan ke empat dalam urutan penyumbang devisa Negara. Itulah sebabnya mengapa pemerintah Kota Palu sangat, antusias untuk mendapatkan program kawasan ekonomi khusus milik pemerintah pusat.

Namun dalam kenyataannya setelah berbagai upaya dilakukan dan segala usaha telah disiapkan, kenyataanya kesempatan tidak memihak dengan Kota Palu, program KEK itu ditetapkan untuk wilayah sumatera dan riau, sehingga palu pulang dengan menggantugkan harapannya pada tahun 2012 kedepan, setelah program itu akan kembali dithering yang akan melibatkan delapan daerah pengusung lainnya.

Walau demikian, pemerintah kota palu, rusdi mastura, tidak putus semangat, bahkan dia yakin bahwa program itu nantinya akan ditetapkan di palu, hal itu diyakininya dengan segala persiapan telah dilakukan untuk menjemput program KEK mendatang, upaya-upaya itu adalah dengan menggandeng pemerintah propinsi Sulawesi tengah, sebagai mitra pemerintahan untuk mempersiapkan diri kedepan.

Bukan hanya itu, persiapan pendukung lainnya telah dilakukan pesiapan pembangunanya, seperti peluasan pelabuhan untuk petik emas, dan bandara mutiara palu yang akan bertaraf internasional juga sudah mulai dikerjakan. Selain itu juga, dengan diremikannya centeral kakao, serta peninjauan sumber air bersih menuju kawasan ekonomi khusus sudah dilakukan oleh kementrian pekerja umum.

Dan sejumlah pembanguna yang sudah dipersiapkan, seperti pembangunan infrastruktur dalam kawasan yang menjadi tanggung jawab pemertintah propinsi, serta pembebasan lahan yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah Kota. Pembagian tugas itu sesuai dengan kesepakatan antara kedua pemerintahan tersebut melalui MoU.

Keseriusan Pemerintah Kota Palu dalam memperjuangkan program KEK, merupakan wujud dari impian Bung Cudi, untuk membangun Kota Palu menuju Kota yang produktif dengan pengelolaan kekayaan alamnya. Sebab sebelum program KEK dari Pusat diwacanakan, Kota Palu sudah mendesain beberapa program yang akan merubah wajah Kota Palu menjadi Kota milik bersama (City for all).

Akankah Kota Palu dapat mewujudkan impiannya pada tahun 2012 nanti ?

Jawabnya ada pada pemerintah pusat yang berwenang dalam menentukan daerah yang akan menjadi daerah pengembangan kawasan ekonomi khusus, dan tentunya pula tidak terlepas dari trik-trik politik (lobi) dengan pendekatan secara rasional yang dapat meyakinkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. “Wallahu A’lam” (Tulisan tahun 2011)